DPRD Panggil Bupati-Wabup Kuansing yang Dinilai Tidak Paham Pemerintahan

Minggu, 18 Nov 2018 - 11:08:00 WIB
Dibaca 250 Kali

TELUKKUANTAN - SENUJU.COM : Ketua DPRD Kuantan Singingi, Andi Putra SH MH menyesalkan pernyataan Wakil Bupati (Wabul) Kuansing H Halim dihadapan para pemangku adat dan pemuka masyarakat Kenegerian Telukkuantan, Jumat (15/11/2018) kemarin.

Wabup beralasan, terhambatnya roda pemerintahan dan pembangunan di era pemerintahahan Mursini-Halim ini adalah akibat membayar hutang pemerintahan di era Sukarmis-Zulkifli. Ketua DPRD Kuansing pun menilai itu pernyataan yang tidak etis dan bukan omongan seorang pejabat pemerintahan.

"Kalau dia seorang pejabat pemerintah. Apalagi Bupati dan Wakil Bupati. Mereka itu harusnya memahami pemerintahan sebagaimana yang diamanahkan konstitusi," jelas Ketua DPRD Kuansing Andi Putra kepada wartawan di Telukkuantan, Ahad (18/11/2018).

Karena itu, katanya, DPRD Kuansing sebagai lembaga pengawas pemerintah akan kembali memanggil kedua pemimpin di negeri jalur itu. Untuk mempertanyakannya. "Dulu mereka kita panggil terkait konflik diantara mereka. Bupati dengan wabup berseteru. Pemerintahan terganggu. Sekarang akan kita panggil lagi soal pernyataan Wabup yang masih suka menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Ini karena mereka tidak memahami estafet kepemimpinan di pemerintahan. Makanya, kita akan pertanyakan itu," tegasnya.

Dan sebagai pimpinan lembaga wakil rakyat di Kuansing, Andi menyesalkan pernyataan Wabup Halim yang disampaikan kepada masyarakat pada saat kinerja kepemimpinan MH ini dipertanyakan. "Rencananya, kami juga akan undang masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan. Ini supaya berimbang. Dan masyarakat tahu persoalan pemerintahan di Kuansing hari ini. Tidak diadu-domba seperti ini. Dan ingat, pemerintahan itu tak hanya eksekutif, ada juga legislatif," jelas Andi.

Langkah ini dilakukan Ketua DPRD Andi Putra, karena dirinya ingin Bupati dan Wakil Bupati Kuansing sekarang ini memahami tentang pemerintahan. Kalau memang bahasa seorang Wakil Bupati Kuansing yang melimpahkan kelemahan kepemimpinan mereka ini dengan menyalahkan pemerintahan terdahulu. Karena harus membayar hutang pemerintahan sebelumnya. Maka, kata Andi pihaknya di DPRD patut mempertanyakan itu.

"Di saat ada masyarakat bertanya kenapa lemah kepemimpinan di Kuansing hari ini. Lalu, ada pejabat yang masih menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Berarti bukan jawaban seorang pimpinan. Itu jawaban politik yang tidak beretika. Karena kalau kita memahami tentang pemerintahan, tidak ada yang namanya hutang pemerintahan lama dan hutan pemerintahan yang baru. Itu tetap hutang pemerintah daerah," jelasnya lagi.

Untuk diketahui, kata Andi Putra, pemerintahan Sukarmis-Zulkifli menyisakan uang atau Silpa sebesar Rp97 miliar di era transisi kepemimpinan ke Mursini-Halim. Uang itu untuk menuntaskan pembayaran tiga pilar dan sertifikasi guru. "Dan heran saja, uang ada. Tapi pemerintahan hari ini tak mau membayarkan. Sekarang malah menyalahkan," tanya Andi keheranan.

Menurut Ketua Golkar Kuansing ini, masyarakat sudah mengetahui kinerja Pemkab Kuansing selama 3 tahun ini. Cukup. Jangan saling menyalahkan. Bagi Andi Putra, ini tidak baik terhadap roda pemerintahan dan situasi politik di daerah. Disarankan Ketua Andi, akui saja kekurangan pemerintahan sekarang ini. Dan sebaiknya, MH ini fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan sekarang. Dan ke depan masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Baik di pendidikan. Persoalan internal di birokrasi yang tak kunjung usai.

"Misalkan di bidang pendidikan. Kita dua tahun berturut-turut rangking paling bawah. Kita harus fokus bagaimana pendidikan kita ini kembali lebih baik. Dan begitupula dengan angka pengangguran. Jumlahnya juga terus meningkat. Termasuk persoalan lainnya," beber Andi.

Dengan lemahnya kinerja pemerintah sekarang, maka Ketua DPRD meminta agar Bupati dan Wabup fokus untuk bekerja. "Buktinya sekarang sudah hampir akhir November. Pemkab tak kunjung serius bahas APBD 2019. Karena ada persoalan internal di pemerintah. Akibatnya APBD terkendala. Ini kan persoalan harus diselesaikan. Dan jangan mengira menyalahkan yang lama akan menyelesaikan persoalan sekarang ini. Justru akan menambah keruh," diingatkannya.

Sebelumnya, dihadapan masyarakat Kenegerian Telukkuantan,  Wabup Halim menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapinya bersama Bupati Mursini dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, sejak dilantik Juni 2016, Pemerintahan MH hanya membayar hutang pemerintahan sebelumnya. Mulai dari dana sertifikasi guru hingga hutang tiga pilar dan lainnya. “Kami selama ini hanya membayar hutang pemerintahan sebelumnya. Lantas bagaimana kami mau menggesakan pembangunan,” kata Wabup Halim saat itu. (***)


Laporan : Pedri




TAG :
tinggalkan komentar
berita terkait
INHIL, Senuju.com - Anjloknya harga kelapa yang tak berimbang lagi terhadap kubutuhan pokok turut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang membidangi masalah kesehatan, ...
KUANSING, Senuju.com - Menjelang akhir tahun 2018 dan menyambut perayaan Natal, permintaan terhadap sembako di kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) biasanya terjadi peningkatan, namun peningkatannya tidaklah ...
TELUK KUANTAN - SENUJU.COM : Setelah menjalankan tugasnya sebagai ASN selama lebih kurang 32 tahun, tepat 1 Desember mendatang, H Argausman akan mengakhiri masa tugasnya.Argausman ...
INHIL, Senuju.com - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Muhammad Wardan dan H Syamsuddin Uti menyampaikan Visi dan Misi pembangunan periode 2018-2023 dalam rapat Paripurna ...

Bantuan Beras Rastra di Ganti Dengan BPNT

Kamis, 22 Nov 2018 - 15:29:00 WIB
TELUK KUANTAN - SENUJU.COM : Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melakukan Lounching program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa ...

KABAR TERKINI


bergabung disini
KABAR POPULER
© 2017 SENUJU.COM - ALL RIGHTS RESERVED