Penegakan Perda di Pelalawan Lebih Persuasif, Tanpa Tameng dan Pentungan

Penegakan Perda di Pelalawan Lebih Persuasif, Tanpa Tameng dan Pentungan

Redaksi | Kamis, 24 Agustus 2017 - 09:08:30 WIB
Dibaca: 105 kali 

PANGKALAN KERINCI, SENUJU.COM - Kepala Satpol PP Pelalawan, H Abu Bakar FE mengatakan, selaku instansi penindak dalam menegakkan Perda, Satpol PP akan tetap mengedepankan pola persuasif, preventif dan terakhir represif.

"Para pelanggar Perda akan diberi peringatan, baik peringatan pertama, kemudian peringatan kedua dan peringatan ketiga," terangnya.

Namun apabila peringatan tersebut juga tidak dihiraukan, maka akan diambil tindakan tegas sesuai aturan yang tertera di dalam Perda.

Selanjutnya Satpol PP akan memberikan pembinaan terhadap pelanggaran Perda tersebut, sekaligus mencari solusi terbaik dengan duduk bersama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Pembinaan ini diharapkan para pelanggar memahami dan menyadari untuk selanjutnya dapat mematuhi Perda yang berlaku sehingga tercipta ketertiban umum di Kabupaten Pelalawan.

Bupati Pelalawan, HM Harris mengingatkan kepada Satpol PP untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan ketika melakukan penertiban di lapangan. Satpol PP diminta lebih santun dan elegan namun tetap tegas.

"Ini berkaitan dengan Satpol PP kita, Satpol tidak lagi membawa tameng dan pentungan," ujar Bupati Harris.

Menurutnya, dengan kondisi yang ada sekarang penertiban tidak lagi dilakukan dengan cara-cara kekerasan, namun Satpol PP harus lebih mengedepankan cara-cara pendekatan santun namun tetap tegas.

"Bagaimana Satpol PP ini mengawal Peraturan Daerah (Perda) untuk ke depan. Satpol PP diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," tandasnya.

Keberadaan Satpol PP saat ini selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat peran strategisnya sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 148.

Satpol PP dihadirkan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat.

Satpol PP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 1 Desember 2004 dan merupakan salah satu SKPD dengan Esselonering III pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang mengemban tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Seiring keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, maka Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah menyesuaikan eselonering pagi pejabat struktural.

Dimana Kepala Satpol PP merupakan pejabat eselon II sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 01 Desember 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah.

"Sampai saat ini, Satpol PP memiliki 3 (tiga) peran utama yakni menegakkan Peraturan Daerah, perlindungan masyarakat dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," ujarnya.

Keberadaan organisasi ini diharapkan dapat memberikan peran nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pelalawan secara umum, maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan/pedesaan dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Adanya komitmen yang tinggi dari Pemkab Pelalawan terhadap pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dibentuklah Satpol PP Kabupaten Pelalawan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2002 dengan tugas pokok dan fungsi yang  jelas yaitu penegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

 


Penanganan Serius

Banyaknya produk peraturan perundang-undangan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah terutama yang mengandung sanksi hukum pidana maupun pelanggaran diperlukan penanganan yang serius dalam penegakan peraturan perundangan undangan daerah dimaksud.

Seperti melalui koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur penegak hukum lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pelalawan terutama dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah masih terlihat lemahnya kemampuan aparatur Satpol PP dalam melakukan tindakan, sehingga pelanggaran masih sering terjadi yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum maupun kenyamanan masyarakat.

"Karena itulah, guna mewujudkan hal tersebut, maka visi yang dibangun oleh Satpol PP adalah 'terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman, guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Pelalawan 2011-2016'," kata Abu Bakar.

Sedangkan pernyataan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi serta kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh organisasi untuk mencapai visi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dirumuskan misi Satpol PP Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dunia usaha;

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan tramtibmas menuju  kemandirian Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Pelalawan;

4. Meningkatkan sumber daya manusia Anggota Satpol PP/Banpol PP yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana secara kualitatif dan kuantitatif.

Dalam pelaksanaan tugasnya sendiri, Satpol PP Kabupaten Pelalawan berhubungan langsung dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan wewenangnya berupa pengawasan dalam upaya penciptaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pelalawan masih terlihat lemahnya kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan.

Hal ini terlihat dengan tingginya pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum maupun kenyamanan masyarakat.

Atas dasar ini dan karena gerak perubahan sosial yang demikian cepat dalam kehidupan masyarakat, diperlukan antisipasi, berupa peningkatan kompetensi dan kapasitas personel dan kelembagaan Satpol PP yang mampu menjawab perubahan, agar benturan dan kerugian sosial yang tidak perlu dapat ditekan sedemikian rupa.

"Dengan kompetensi dan kemampuan seperti itu diharapkan tugas Satpol PP semakin profesional, minim kerugian sosial, berhasil sesuai dengan tujuan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, serta memperoleh dukungan penuh dari masyarakat," tandas Abu Bakar.

Semakin cepatnya gerak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan peningkatan kompetensi dan kapasitas personel dan kelembagaan Satpol PP yang mampu menjawab perubahan-perubahan tersebut. Dengan kompetensi dan kemampuan seperti itu diharapkan tugas Satpol PP semakin professional sehingga dapat meningkatkan rasa aman, tentram dan tertib pada diri masyarakat. Hal ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pelalawan.

"Dalam melaksanakan tugasnya, saat ini Satpol PP Kabupaten Pelalawan, didukung oleh 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang  yang tempat penugasannya menyebar di ibukota Kabupaten dan pada masing-masing Kecamatan serta beberapa tempat strategis lainnya seperti penjagaan rumah Dinas Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD serta dua orang Wakil Ketua," sebutnya.(adv)


Akses Senuju.com Via Mobile m.senuju.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
BERGABUNG DI SINI
KABAR POPULER