Ilustrasi.net

Dilema 'Single Salary', Kualitas atau Efisiensi?

Rabu, 3 Jan 2018 - 12:34:57 WIB
Dibaca 487 Kali

PEKANBARU, SENUJU.COM - Pemerintah Provinsi Riau berencana memberlakukan single salary tahun 2018 ini untuk tenaga honorer. Segala persiapan seperti mekanisme penentuan honor juga sudah dirumuskan.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menegaskan tak ada yang harus ditakutkan para honorer ataupun ASN di lingkungan Pemprov Riau jika sistem single salary itu diberlakukan. Justru dengan sistem ini menjadi pembuka untuk mengetahui lebih jauh tentang posisi tenaga pekerja di lingkungan Pemprov Riau.

"Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sekarang masih dihitung-hitung. Setelah itu nanti kita tahu ASN di Pemprov Riau itu cukup atau masih kurang," ujarnya.

Selanjutnya setelah mengetahui jumlah ASN itu, barulah Pemprov Riau bisa memetakan apakah masih butuh tenaga honorer atau tidak. Dan semua ini menurut Andi Rachman adalah hal biasa dan tidak perlu dicemaskan.

"Namanya juga dinamis dengan regulasi yang ada saat ini, tentu Pemprov Riau harus menyesuaikan itu," ujarnya. 

Kabar soal akan adanya rasionalisasi tenaga honorer, lebih lanjut Andi Rachman menjelaskan akan tetap melakukan pemetaan terlebih dahulu. Dia juga membantah kalau selama ini Pemprov Riau melempar wacana akan adanya rasionalisasi.

"Yang diutamakan sekarang bagaimana ASN itu duduk di tempatnya dan bekerja. Karena single salary ini berbasis kinerja. Kalau kinerjanya tak bagus pendapatannya berkurang," tambahnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menjelaskan, soal rencana efisiensi honorer di lingkungan Pemprov Riau, terhadap diberlakukannya sistem single salary menyesuaikan dengan kondisi kegiatan dan kebutuhan.

"Kalau persiapan sudah, tinggal menentukan berapa persen dari total tunjangan kerja yang disediakan dari APBD. Kalau untuk pemangkasan honorer itu kan sifatnya mekanisme sendiri, kami menyesuaikan saja dengan aturan," katanya, Rabu (3/1/2018).

Lebih jauh menurut Ahmad Hijazi, bukan soal efisiensi honorer yang perlu dikaji dalam. Tapi lebih pada rasionalisasi pekerjaannya. Artinya walaupun tenaga honorer yang dikontrak tetap harus dapat porsi pekerjaan jelas.

"Bisa berbasis keahlian, keterampilan, bisa juga berbasis kebutuhan. Itulah yang jadi dasar pertimbangan mengapa seseorang dipekerjakan sebagai tenaga honorer," sambungnya.

Ahmad Hijazi menambahkan gambaran secara umum tentang pemberlakuan sistem single salary sudah ada hasilnya.(***)


Editor: Ryan


tinggalkan komentar
berita terkait

Gerakan Kawal APBD Inhil, APMI Geruduk Kantor DPRD

Senin, 19 Nov 2018 - 15:57:00 WIB
INHIL, Senuju.com - Asosiasi Pemuda dan Mahasiswa Inhil (APMI) geruduk Kantor DPRD Kabupaten Inhil. Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Kawal APBD Inhil yang berbentuk demonstrasi, ...
TELUK KUANTAN - SENUJU.COM : Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak dan restribusi daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuantan Singingi, Riau  meminta dukungan Kejaksaan Negeri ...
PEKANBARU - SENUJU.COM : Pelaksanaan Deklarasi Pemuda Riau Melawan Hoax (PRMH) yang ditaja PWI Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru berjalan lancar dan sukses. Acara yang ...
PEKANBARU - SENUJU.COM : Sempat dijadwalkan hadir dalam acara Deklarasi Pemuda Riau Melawan Hoax (PRMH) yang ditaja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekanbaru, Ahad (28/10/2018) ...
TELUK KUANTAN - SENUJU.COM : Ketua Komisi C DPRD Kuansing, Andi Cahyadi menghadiri undangan masyarakat Desa Sikijang, Kecamatan Logas Tanah Darat dan ikut menabur sekitar ...

KABAR TERKINI


bergabung disini
KABAR POPULER
© 2017 SENUJU.COM - ALL RIGHTS RESERVED